
Di ufuk timur Indonesia, ketika matahari pertama menyentuh lebatnya rimba dan bentang pesisir Papua, ada banyak kisah pengabdian yang tumbuh diam-diam di antara hutan, sungai, dan mangrove yang menjaga kehidupan. Papua bukan hanya tanah kaya sumber daya alam, melainkan ruang pengabdian bagi mereka yang memilih menjaga alam sekaligus merawat harapan masyarakat di dalamnya.
Di tengah hamparan hijau yang dijuluki surga terakhir Indonesia itu, empat alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hadir sebagai rimbawan yang menyalakan dedikasi untuk Tanah Papua. Mereka datang dari jalan hidup yang berbeda, namun dipertemukan oleh semangat yang sama: menjaga hutan Papua tetap berdiri tegak untuk generasi masa depan.

Sosok pertama adalah Zayinul Farhi. Namanya perlahan tumbuh sebagai figur muda yang memilih menapaki Papua bukan sekadar untuk bekerja, tetapi untuk mengabdi menjaga benteng alami pesisir Indonesia. Kini ia mengemban amanah sebagai Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Remu Ransiki di Manokwari, posisi strategis dalam menjaga rehabilitasi hutan dan perlindungan ekosistem pesisir Papua Barat.
Semangat kepemimpinannya telah tumbuh sejak masa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Aktif berorganisasi membuatnya terbiasa hidup dalam semangat kolaborasi dan pengabdian. Dari ruang-ruang diskusi hingga kampung-kampung pesisir Papua, Zayinul Farhi terus bergerak memastikan mangrove tetap menjadi benteng kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai program rehabilitasi mangrove, ia turut mendorong penguatan kelembagaan masyarakat melalui pembentukan dan pendampingan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Baginya, mangrove bukan sekadar pepohonan di bibir pantai, melainkan benteng kehidupan yang menjaga daratan Papua dari abrasi, rumah bagi biota laut, sekaligus penyangga masa depan masyarakat pesisir. Karena itu, setiap langkah perlindungan mangrove selalu dibangun bersama masyarakat adat, kelompok perempuan, akademisi, generasi muda, dan pemerintah daerah agar semangat menjaga pesisir tumbuh menjadi gerakan bersama.

Sosok kedua adalah Muhammad Syukur, rimbawan yang telah lama malang melintang mengabdikan diri di berbagai penjuru Tanah Papua. Dalam agenda strategis persiapan implementasi RBP REDD+ GCF Output 2 di Papua Barat Daya, ia kembali berdiri di garis depan perjuangan menjaga hutan-hutan terakhir Indonesia, hutan yang menjadi paru-paru dunia sekaligus benteng terakhir keseimbangan iklim bumi.
Bersama tim Lemtara Penabulu, Muhammad Syukur menggelar diskusi intensif untuk menyusun strategi implementasi program secara detail. Baginya, menjaga hutan Papua bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi panggilan jiwa yang telah membawanya melintasi kampung, pesisir, hingga pedalaman Papua selama bertahun-tahun.
Dalam agenda tersebut, ia juga bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Sekretaris Daerah Yakob Kareth dan Kepala Dinas Kelly Kambu. Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan mitra pembangunan demi memastikan hutan Papua tetap berdiri megah di tengah derasnya ancaman perubahan zaman. Sebab di tanah Papua, setiap tegakan pohon seolah menyimpan denyut kehidupan dunia.

Sementara itu, sosok ketiga datang dari garis perlindungan mangrove Papua Barat Daya, yakni Nugraha Firdaus, alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1997 yang turut mengabdikan dirinya dalam proyek Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest sejak September 2022 bersama Direktorat Rehabilitasi Mangrove Ditjen PDASRH.
Program tersebut berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove bersama masyarakat di wilayah kerja KPH Kota Sorong dan KPH Sorong Selatan. Bersama masyarakat lokal sebagai garda terdepan, berbagai langkah perlindungan ekosistem pesisir terus dijalankan di tengah derasnya tekanan pembangunan kawasan pantai.
Di Kota Sorong, mangrove berdiri layaknya benteng raksasa penahan amarah alam. Akar-akarnya menjaga garis pantai, meredam abrasi dan banjir rob, sekaligus menjadi rumah bagi ribuan biota pesisir. Namun di balik keagungannya, kawasan ini terus dibayangi ancaman alih fungsi lahan akibat pesatnya pembangunan kota.
Keajaiban ekologis juga tersimpan di Pulau Soop dan Pulau Nana, tempat mangrove tumbuh kokoh di atas pasir dan karang, menghadirkan lanskap langka yang seolah melawan kebiasaan alam. Sementara di wilayah KPH Sorong Selatan, hamparan mangrove masih membentang perawan bak hutan purba yang belum tersentuh zaman.
Di kawasan inilah Nugraha Firdaus bersama tim terus menjalankan perlindungan kawasan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan FPIC (Free, Prior and Informed Consent) serta PLUP (Participatory Land Use Planning). Meski harus menghadapi perjalanan panjang menggunakan long boat dan medan berat antar distrik, semangat menjaga mangrove Papua tidak pernah surut. Sebab bagi mereka, mangrove adalah benteng kehidupan dan warisan alam yang nilainya tak akan pernah mampu dihitung dengan angka.

Sosok keempat adalah Sarteis Yulian Sagrim, putra asli Papua yang memilih pulang untuk mengabdi kepada tanah kelahirannya sendiri. Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, ia tidak sekadar menjalankan tugas birokrasi, melainkan membawa harapan bagi masyarakat adat dan kelestarian hutan Papua.
Alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1997 itu dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Baginya, hutan Papua bukan sekadar deretan pohon yang menjulang tinggi, melainkan napas kehidupan, warisan leluhur, dan masa depan generasi Papua.
Dalam berbagai program pengelolaan DAS dan perhutanan sosial, Sarteis aktif melibatkan dewan adat, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani hutan. Ia percaya kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari eksploitasi alam yang serakah, melainkan dari harmoni antara manusia dan hutan.

Dari kampung-kampung sunyi hingga kawasan pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk kota, Sarteis terus membawa semangat kolaborasi agar masyarakat dapat mengelola hutan secara lestari sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Di tangannya, perhutanan sosial bukan hanya program pemerintah, tetapi menjelma menjadi gerakan kebangkitan masyarakat adat Papua.
Empat sosok ini mungkin bekerja di ruang dan bidang yang berbeda. Namun mereka dipersatukan oleh satu keyakinan yang sama: bahwa hutan Papua adalah benteng terakhir kehidupan Indonesia yang harus dijaga dengan ilmu, pengabdian, dan cinta terhadap alam.
Di tengah bentang hijau Papua yang seolah tak berujung, pengabdian mereka terus berjalan. Sebab bagi para rimbawan itu, menjaga Papua bukan hanya tentang menjaga hutan, tetapi menjaga masa depan bumi dan kehidupan manusia yang bergantung di dalamnya.



