UGM–KAGAMA dan Lampung Menyusun Ulang Peta Kolaborasi: Dari MoU hingga Penguatan Program di Daerah
Rencana pembaruan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pintu masuk bagi rangkaian kolaborasi lebih luas antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan jaringan alumni. Hal itu mengemuka dalam pertemuan koordinasi daring yang melibatkan UGM, PP KAGAMA, serta Pengda dan Pengcab KAGAMA Lampung. Pertemuan dibuka oleh Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan PP KAGAMA, Sulastama Raharja dengan salam, doa, dan penekanan pada disiplin rapat yang sederhana: mikrofon dimatikan saat tidak berbicara. Namun di balik suasana cair itu, agenda yang dibawa sangat strategis.
Pembaruan MoU sebagai Titik Berangkat
Di awal sesi, Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, Nezar Patria, menekankan pentingnya pembaruan MoU yang telah kedaluwarsa. MoU tingkat provinsi dikonfirmasi telah berakhir masa berlakunya sejak Maret 2023. “Kerja sama ini harus memastikan manfaat nyata,” ujarnya, seraya mengingatkan peran alumni sebagai penghubung antara kebutuhan daerah dan kapasitas akademik UGM. Jaringan alumni UGM yang mencapai sekitar 400.000 orang—banyak di antaranya berada di Lampung dan bekerja di birokrasi, pendidikan, hingga sektor swasta—menjadi modal sosial yang besar.
Dalam rapat itu, UGM menegaskan kesiapan untuk memperbarui MoU dan menata ulang kerangka kerja sama lintas sektor. Pikiran utamanya ialah memastikan bahwa MoU bukan hanya dokumen seremonial, melainkan landasan bagi pelaksanaan program konkret di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lampung Membuka Ruang Kolaborasi
Ketua Pengda Lampung Qadratul Ikhwan menyampaikan sejumlah pandangan dan kendala teknis. Meski sebagian peserta sempat terhambat koneksi, komitmen untuk membangun sinergi tampak kuat. Perwakilan daerah menyoroti perlunya pelibatan Gubernur sejak awal, mengingat MoU tingkat provinsi memerlukan pengesahan langsung. Mereka juga mengusulkan agar kerja sama diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Usulan penyelenggaraan rangkaian kegiatan bersama—dari seminar, temu alumni, hingga penandatanganan MoU—muncul sebagai bagian dari penguatan hubungan UGM dengan masyarakat Lampung. Momentum yang disasar adalah periode pasca-Idulfitri agar partisipasi lebih optimal.
UGM Tekankan Kesiapan Teknis dan Persyaratan
Dalam pemaparan berikutnya, UGM melalui Direktur Kemitraan dan Relasi Global Prof. Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt menjelaskan kondisi MoU eksisting dan langkah pembaruan. Ia menegaskan bahwa sejumlah MoU kabupaten/kota yang pernah dibuat, termasuk Lampung Selatan dan Bandar Lampung, masih valid, sementara lainnya seperti Tulang Bawang sudah habis masa berlakunya. Pembaruan MoU mewajibkan daftar rencana kegiatan minimal untuk satu tahun ke depan, sebagai lampiran resmi. Karena itu koordinasi dengan OPD terkait sudah harus dimulai sejak sekarang.
UGM juga menekankan pentingnya PKS (Perjanjian Kerja Sama) sebagai instrumen pelaksana MoU. Dalam konteks afirmasi pendidikan—yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui pemerintah daerah—syaratnya ialah keberadaan minimal tiga PKS dengan tiga fakultas berbeda. Dengan demikian, meski MoU sedang diperbarui, PKS justru dapat diproses paralel agar fondasi kerja sama tidak terhenti.
Keterlibatan Alumni sebagai Penggerak Sinergi
Kepala Kantor Alumni UGM, drh. Retno Murwanti, M.P., Ph.D, memberikan penegasan penting mengenai peran alumni dan koordinasi internal kampus. Ia menekankan bahwa kesiapan teknis harus dimulai sejak dini agar rangkaian acara dan kerja sama dapat berjalan tepat waktu.
“Kantor Alumni siap menjadi penghubung antara kebutuhan Pengda dan unit-unit UGM. Kuncinya sinkronisasi dari awal, supaya saat momentum MoU dan agenda besar tiba, kita tidak lagi mulai dari nol, melainkan sudah bergerak bersama,” ujar Retno.
Pernyataan ini mempertegas bahwa kerja sama tak hanya soal dokumen, tetapi juga ritme koordinasi yang harus dijaga agar tidak terhambat oleh kesibukan agenda pimpinan.
Deretan Program: Dari Tryout hingga Desa Binaan
Para representasi Lampung memaparkan sejumlah inisiatif yang sudah berjalan, termasuk kegiatan motivasi kuliah di UGM, penyelenggaraan tryout dengan peserta lebih dari 1.000 siswa, serta pengembangan desa binaan di berbagai wilayah.
Dalam Rapat, Ketua Harian KAGAMA Lampung, Andri Restuni, menilai realisasi program kerja semacam ini menjadi bukti bahwa alumni bisa berperan sebagai katalis penguatan SDM lokal. Ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 KAGAMA Lampung akan memperluas kegiatan strategis termasuk seminar pembangunan berkelanjutan, vokasi, dan ekonomi daerah.
KKN Tematik dan Peran UGM di Daerah
Dalam diskusi mengenai KKN, Destina Kawanti dari DPKM UGM menjelaskan bahwa beberapa kabupaten sudah mengajukan lokasi untuk 2026, sementara pengajuan baru akan diarahkan untuk tahun 2027. Lampung menunjukkan minat besar terhadap KKN tematik—mulai dari penguatan desa binaan, pengembangan wisata pantai di Pesisir Barat, hingga kegiatan riset dan edukasi di Tulang Bawang. KKN dinilai menjadi titik temu strategis antara mahasiswa, akademisi, dan kebutuhan daerah, sekaligus memperluas dampak ke wilayah yang belum tersentuh kegiatan UGM.
Menjelang akhir rapat, Sekjen PP KAGAMA kembali menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor. Pengda dan Pengcab didorong agar segera melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen pendukung MoU dan PKS. UGM menyatakan akan mendukung melalui sesi sosialisasi regulasi afirmasi dan percepatan penyelarasan dokumen teknis. Para peserta sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan dalam satu pekan guna mengukur kesiapan masing‑masing pihak.
Menutup dengan Harapan Besar
Rapat ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni. Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si dengan harapan agar kolaborasi ini segera berwujud pada kegiatan nyata setelah Lebaran. Tiga fokus utama ditekankan: pembaruan MoU, penguatan PKS, dan penyiapan agenda besar yang dapat menjadi titik awal integrasi kerja sama UGM–KAGAMA–Pemda Lampung. Apabila koordinasi berjalan baik, Lampung dapat menjadi model kolaborasi daerah yang menggabungkan kekuatan akademisi, alumni, dan pemerintahan daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
