Kebutuhan akan kesehatan unlimited, sementara sumber dayanya terbatas. Untuk mengatasinya kita harus menciptakan teknologi tepat guna. Demikian dikatakan Dirut BPJS, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., sebagai salah satu narasumber pada webinar berjudul “Tantangan Pengembangan Inovasi Teknologi Kesehatan / Kedokteran di Masa Depan: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19″, yang digelar PP KAGAMA bersama KAGAMADOK, Sabtu (11/12/2021).
Prof. Ali menyatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama ini telah berkontribusi banyak terhadap penanganan kesehatan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program JKN-KIS sangat mendukung sepenuhnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan dengan fokus mengurangi antrian lewat inovasi sistem manajemen informasi online dan inovasi recognition face berdasar teknologi kecerdasan buatan, melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam mendukung dan mempunyai sense of belonging lewat program ‘BPJS Mendengar’, memperluas cakupan kepersertaan dengan meningkatakan partisipasi masyarakat dan alternatif inovasi pendanaan program JKN, serta menjaga sustainibility program JKN-KIS.
Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang melanda, BPJS berupaya menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan teknologi medis dalam pelayanan kesehatan dan kebijakan pembiayaannya juga. Sistem yang diciptakan sedikit berbeda dengan JKN pada umumnya karena pengobatannya masih dalam proses. Sistem untuk menangani klaim, menurut Prof. Ali dengan cepat bisa mendeteksi adanya fraud atau penipuan.
Inovasi yang dikembangkan juga meliputi masalah konsultasi, yaitu BPJS menciptakan pelayanan telekonseling atau konsultasi daring jarak jauh. Sepanjang masa pandemi sudah tercatat sekitar 10 juta pelayanan telekonseling di taraf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
BPJS juga sedang mengembangkan pelayanan telemedicine atau pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh. Tujuannya agar masyarakat benar-benar terbantu masalahnya secara lebih cepat, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih murah tentu saja harapannya. Tarafnya saat ini masih diujicobakan di Jakarta, Medan, Gorontalo, Serang dan Yogyakarta.
Semua inovasi dan teknologi baru agar bisa efektif harus melewati asesmen atau penilaian awal yang disebut dengan Health Technology Assesment (HTA). HTA adalah suatu analisa yang terstruktur dari teknologi kesehatan yang digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan. HTA digunakan karena iptek di dunia kesehatan sudah berkembang sedemikian pesat, adanya keterbatasan dana JKN-KIS, dan diperlukan prioritas berdasarkan basis pembuktian.
“Dukungan penuh pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh stakeholder, sebagai mitra strategis sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan bermutu dan menjaga sustainabilitas program JKN,” pungkas Prof. Ali mengakhiri paparannya.
*) Materi selengkapnya bisa disaksikan di Youtube Kagama Channel:
Leave a Reply