Dari 14 desa yang menjadi Pilot Project Desa Inklusif Kagama di seluruh Indonesia, ada 3 yang berada di wilayah Provinsi NTB yaitu Desa Marente dan Juran Alas yang berada di Sumbawa, serta Desa Malaka di Lombok Utara. Menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani sebelumnya, dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari yaitu 26 – 27 November 2020 bertempat di Aula Serba Guna Ponpes “Nurul Yaqin”, Desa Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.
Lokasi strategis Desa Malaka yang berada di jalur wisata Senggigi, menjadikan Malaka sebagai desa yang relatif terbuka, dan bersinggungan dengan berbagai unsur budaya luar. Dan, dengan kondisi tersebut, baik Kemendes PDTT, UGM dan Kagama berkomitmen berkerjasama dengan Desa Malaka untuk mengembangkan program untuk tercapainya Malaka sebagai desa yang infklusif.
Pencapaian desa yang inklusif membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, maka untuk pengembangan tersebut dilakukan penandatanganan MoU antara Kagama NTB dengan berbagai pihak yaitu Universitas Mataram, Universitas NU NTB, PWNU NTB, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, dan STIE AMM. Muatan MoU adalah kerja sama peningkatan ketahan pangan, pariwisata, dan tentu saja intinya pembangunan desa inklusif.
Bimtek dihadiri oleh 30 peserta, terdiri dari unsur perwakilan perangkat desa, perwakilan dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pokdarwis, wakil ponpes “Nurul Yaqin” dan penggiat difabilitas. Tampil sebagai fasilitator utama adalah Haris Shantanu yang dengan penuh interaktif memberikan pelatihan.
Desa inklusif mengedepankan pendekatan desa untuk semua warga desa, tanpa kecuali. Kesetaraan warga mencakup seluruh masyarakat desa, baik perempuan dan anak, penyandang difabilitas, masyarakat miskin, transgender, Orang Dengan HIV/ Aids (ODHA), dan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama dan ras (SARA).
Salah satu materi yang disampaikan dalam Bimtek tersebut adalah analisa sosial, yang mengajak para peserta untuk mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya pengucilan atau eksklusi di masyarakat serta pengaruh kekuasaan dan pengambilan keputusan di desa.
Melalui dinamika yang dikembangkan dalam Bimtek tersebut, menjadikan peserta relatif mudah memahami. Dokter Agus Ramli selalu perwakilan dari PP Kagama yang turut hadir mengawal pelaksanaan Bimtek menyatakan, “Penyampaian materi yang interaktif menjadikan proses pembelajaran terasa mudah dan menyenangkan.”
Di akhir acara, peserta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang diharapkan akan menjadi panduan dalam menyusun program berikut langkah-langkah teknis dalam upaya menjadikan desanya mampu mengimplementasikan prinsip inklusi dalam sistem pembangunannya untuk jangka waktu setahun ke depan.
Leave a Reply