JEMBRANA, KAGAMA — Paradigma pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa kini sedang diuji di ujung barat Pulau Dewata. Pemerintah Kabupaten Jembrana secara terbuka menolak formalitas KKN yang kerap terjebak dalam lingkaran seremonial dan dokumentasi visual semata. Para intelektual muda ditantang melahirkan rumusan kebijakan (policy brief) berbasis data riil perdesaan demi memutus rantai persoalan laten daerah. Pernyataan keras itu dilontarkan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat menerima audiensi mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Unit BA 007 di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Rabu (24/6/2026). Di hadapan para mahasiswa, Kembang mengingatkan agar kehadiran civitas akademika dari salah satu kampus terbaik bangsa ini memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
”Jangan pulang hanya membawa kenangan atau sekadar menumpang foto untuk prasyarat kelulusan. Kalau kehadiran mahasiswa ke desa cuma datang, foto-foto, lalu pulang, mending tidak usah ada KKN di Jembrana,” ujar Kembang menyindir sekaligus menantang. Kembang mendesak para mahasiswa untuk merumuskan riset lapangan menjadi rekomendasi kebijakan tertulis yang taktis. Pendekatan tersebut dinilai krusial agar pemerintah daerah dapat mengeksekusi solusi strategis berdasarkan pemetaan masalah yang valid dari akar rumput. ”Bawa solusi nyata hasil riset lapangan yang bisa saya pakai secara langsung untuk mengambil kebijakan strategis bagi daerah,” tegasnya.
Secara khusus, bupati menekankan pentingnya metode partisipatif. Mahasiswa diminta tidak menempatkan diri sebagai ’pahlawan menara gading’ yang mendikte, melainkan merangkul warga lokal untuk memetakan masalah sekaligus merancang solusi bersama.
Gayung Bersambut dari Bulaksumur
Tantangan menohok dari pucuk pimpinan ”Bumi Makepung”—julukan Kabupaten Jembrana—itu direspons cepat oleh pihak universitas. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN UGM, drg. Trianna Wahyu Utami, MDSc., Ph.D., menyambut positif ketegasan pemkab. Baginya, kritik tersebut merupakan pelecut agar program kerja mahasiswa selaras dengan program prioritas wilayah setempat, terutama di Kecamatan Melaya yang menjadi lokus pengabdian kali ini.
UGM bahkan langsung menawarkan komitmen jangka panjang. Trianna menyatakan kesiapan kampus Bulaksumur untuk terus menerjunkan tim KKN secara berkelanjutan ke Jembrana, asalkan Pemkab Jembrana menyodorkan cetak biru (blueprint) masalah prioritas daerah secara tertulis.
Tak sekadar merespons tantangan kebijakan, pihak UGM juga menawarkan jalan keluar konkret atas salah satu masalah fundamental Jembrana: krisis tenaga medis. UGM membuka peluang program afirmasi kedokteran bagi putra-putri berprestasi asal Jembrana. Melalui kerja sama ini, anak-anak daerah akan dididik di Fakultas Kedokteran UGM dengan komitmen penuh untuk kembali dan mengabdi di tanah kelahiran mereka setelah lulus.
Suara Kagama Bali: Mengawal Intelektualitas untuk Akar Rumput
Sikap lugas Bupati Jembrana memicu gelombang diskusi positif di kalangan alumni. Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Bali memandang fenomena ini sebagai momentum krusial untuk mengembalikan khitah KKN UGM sebagai pionir pengabdian masyarakat di Indonesia.
Ketua Kagama Bali menilai bahwa kritik dari daerah merupakan cerminan dari harapan yang sangat besar terhadap nama besar UGM. Kagama Bali berdiri tegak mengawal para mahasiswa agar mampu menjawab tantangan tersebut.
”Tantangan dari Bupati Jembrana adalah potret nyata kebutuhan daerah saat ini. Kami di Kagama Bali melihat ini bukan sebagai penolakan, melainkan kerinduan daerah akan taji intelektual mahasiswa UGM yang membumi. KKN tidak boleh lagi sekadar mengecat gapura atau membuat plang nama jalan. KKN harus mengintervensi masalah struktural di desa,” ujar perwakilan Kagama Bali.
Kagama Bali juga berkomitmen menjadi jembatan penghubung (bridging) yang aktif antara mahasiswa di lapangan, pihak rektorat, dan birokrasi Pemkab Jembrana. Jaringan alumni di Bali disiapkan untuk memberikan pendampingan teknis dan transfer pengetahuan lokal (local wisdom) agar rekomendasi kebijakan (policy brief) yang disusun mahasiswa nantinya benar-benar aplikatif, menghormati adat istiadat Bali, serta tidak sekadar menjadi tumpukan kertas di meja birokrat.
Transformasi model KKN dari sekadar pemenuhan satuan kredit semester (SKS) menuju basis kontribusi kebijakan strategis kini dinantikan banyak pihak. Keberhasilan Unit BA 007 di Jembrana diproyeksikan menjadi percontohan (pilot project) nasional, membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan ikatan alumni mampu melahirkan lompatan pembangunan dari pinggiran.
