Desa Pempatan yang terletak di Kec. Rendang, Kab. Karangasem, merupakan desa satu-satunya di Provinsi Bali yang menjadi pilot project Desa Inklusif Kagama dan Kemendes PDTT. Desa Pempatan dipilih karena memiliki keunikan dan potensi yang ada.
Untuk menjadi desa inklusif memang tidak bisa instan, namun butuh perjuangan panjang untuk menuju ke sana. Untuk itu selama dua hari, 1-2 Desember 2020 dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Balai Desa Pempatan, sebagai langkah awal menuju desa inklusif.
Saat membuka acara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bali, Putu Anom Agustina menyatakan puji syukurnya Provinsi Bali diberi kesempatan mengembangkan desa inklusif sehingga kelak bisa menjadi model dan direplikasi di desa-desa lain. Menurutnya, konsep desa inklusif sebenarnya sudah menjadi amanah UU Desa di mana proses pembangunan di desa harus melibatkan seluruh potensi desa dan manfaatnya juga untuk seluruh warga desa.
Program Desa Inklusif dimaksudkan untuk mendorong agar cita-cita itu bisa lebih cepat tercapai dengan memperhatikan keberagaman warga dan khususnya keberadaan kelompok marginal di wilayah desa. Jadi ada pengakuan dan penghargaan atas keberagaman agama, budaya, gender, strata ekonomi, dan termasuk difabilitas.
Iwan Dewantama, selaku Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Kagama Bali, mengatakan program Desa Inklusif merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT dengan Kagama dan UGM). Menurutnya, Desa Pempatan diajukan karena memiliki keunikan dan potensi sebagai daerah yang ada di bagian kepalanya Bali sesuai dengan konsep Nyegara-Gunung. Iwan berharap kemandirian desa akan terwujud sesuai dengan tagline ‘Desa Kuat,Indonesia Hebat’, di mana semua warga harus menjadi subyek dan obyek dari pembangunan desa.
Sementara itu Frengky Firnando. perwakilan dari Kemendes PDTT menyatakan bimbingan teknis adalah untuk menyamakan persepsi antara seluruh partisipan dalam program ini sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah. Sebab, nantinya harus diwujudkan dari mulai perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Ia mencontohkan, untuk konsep pembangunan fisik misalnya kebutuhan warga difabel harus diakomodasi.
Selanjutnya, Kepala Desa Pempatan, Nengah Suta meminta semua peserta dapat terlibat aktif sehingga dalam pelaksanaan sudah tidak perdebatan lagi. Ini kesempatan luar biasa yang diberikan, dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan Desa Pempatan harus benar-benar mampu menjadi desa inklusi.
Bimtek diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari unsur kelompok tani, kelompok perempuan, kaum difabel, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tampil sebagai fasilitator utama adalah M. Yasir Sani. Ia memberikan penjelasan kepada peserta mengenai apa itu program desa inklusif, serta memberikan materi secara interaktif. Ia meminta peserta bermain peran untuk memahami latar belakang munculnya kelompok atau pihak yang mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat desa. Lalu juga dilakukan identifikasi kelompok marginal & rentan yang ada di desa.
Pelaksanaan Bimtek pada hari kedua tetap diliputi antusias yang tinggi dari para peserta baik yang usia tua maupun muda. Ini terlihat dari partisipasi aktif dari mereka terutama dalam tugas dan diskusi kelompok untuk menentukan kelompok-kelompok yang marginal dan rentan yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan di desa mereka.
Di akhir acara, peserta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang diharapkan akan menjadi panduan dalam menyusun program berikut langkah-langkah teknis dalam upaya menjadikan desanya mampu mengimplementasikan prinsip inklusi dalam sistem pembangunannya untuk jangka waktu setahun ke depan.
Leave a Reply