Indonesia di Titik Genting Krisis Iklim
Jakarta, KAGAMA.ID — Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia telah menjadi kenyataan yang menguji ketangguhan Indonesia hari demi hari. Webinar “Kagama Prima: Ketangguhan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana” menghadirkan para pakar lintas sektor yang menyerukan aksi kolektif menghadapi krisis iklim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi.
Webinar ini menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan (BNPB), Rahmawati Husein (MDMC), Prof. Dwikorita Karnawati (BMKG), dan Syahri Ramadan (praktisi Nature Based Solutions). Mereka membedah tantangan dan peluang membangun ketangguhan iklim Indonesia—dari kebijakan nasional hingga aksi komunitas.
Prof. Dwikorita menyampaikan bahwa suhu global telah mendekati ambang batas 1,5°C. “Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tapi juga sosial dan ekonomi. Ketahanan pangan, kesehatan publik, dan stabilitas ekonomi kita terancam,” ujarnya.
Dr. Lilik menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang inklusif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. “Kita butuh sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas lokal agar tidak hanya responsif, tapi juga antisipatif,” katanya.
Rahmawati Husein menyoroti peran komunitas sebagai garda terdepan. “Paradigma harus bergeser dari reaktif ke antisipatif. Masyarakat bukan objek, tapi subjek utama mitigasi risiko,” tegasnya.
Sementara itu, Syahri Ramadan memperkenalkan pendekatan Nature Based Solutions (NBS) seperti reforestasi, konservasi air, dan pertanian regeneratif. “NBS bukan hanya solusi lingkungan, tapi juga ekonomi. Ia memperkuat ketahanan komunitas sekaligus membuka peluang ekowisata dan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Diskusi juga menyoroti tantangan regulasi antara pusat dan daerah serta perlunya inovasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Perbedaan morfologi wilayah menuntut pendekatan berbasis kajian ilmiah dan kontekstual.
BMKG melalui teknologi pemantauan gas rumah kaca dan pemodelan iklim menjadi tulang punggung pengambilan keputusan berbasis bukti. Keandalan data dan transparansi informasi menjadi kunci penguatan komitmen nasional.
Webinar ini menegaskan bahwa penanganan krisis iklim dan bencana memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media. “Ini bukan hanya soal mitigasi, tapi soal masa depan Indonesia,” tutup moderator webinar.